“Sebuah konten di media sosial bisa terlihat seperti candaan singkat, tetapi impact-nya bisa jauh lebih panjang ketika menyangkut korban yang sedang menghadapi masalah kesehatan. Kasus pegawai SPPG di Bantul menunjukkan bahwa profesionalitas di ruang kerja sekarang juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi di ruang digital.”
clevault – Pemecatan seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Muntuk, Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi sorotan setelah video yang dinilai mengejek korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) viral. Pegawai tersebut diketahui bertugas di bidang keuangan atau akuntansi di SPPG tersebut.
Kasus ini ternyata nggak berhenti pada persoalan viral lalu selesai dengan pemecatan. Setelah posisi akuntan menjadi kosong, SPPG Muntuk dilaporkan tidak dapat beroperasi sementara karena keberadaan personel inti, termasuk bagian keuangan, menjadi salah satu persyaratan operasional.
Awal Mula Akuntan SPPG Ejek Korban Keracunan MBG
Kasus bermula dari beredarnya video seorang pegawai SPPG di Dlingo, Bantul, yang kemudian menuai kritik di media sosial. Dalam video tersebut, pegawai bernama Gerardus Permanaditya terlihat sedang menyantap ayam katsu dan membuat candaan mengenai kehilangan 70 persen ingatan.
Ucapan itu menjadi kontroversial karena dinilai menyinggung seorang siswi korban keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara, yang sebelumnya dilaporkan sempat mendapatkan perawatan di RSCM. Jadi, konteksnya bukan sekadar jokes random, tetapi menyentuh pengalaman seorang korban yang tengah menjadi perhatian publik.
Koordinator Regional BGN DIY Wirandita Gagat Widyatmoko kemudian mengonfirmasi bahwa pembuat video merupakan pegawai SPPG di Dlingo. Dalam konfirmasi awal pada 20 September 2026, ia menyebut posisi pegawai tersebut sebagai pengawas keuangan dan mengatakan teguran telah diberikan kepada pihak terkait.
Setelah video tersebar, respons publik berkembang cukup cepat karena materi candaan tersebut dipandang tidak sensitif terhadap korban. Pemkab Bantul termasuk pihak yang menyayangkan konten itu dan menyatakan bahwa kejadian tersebut mengganggu upaya pemerintah daerah membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG di Bantul.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menanggapi video tersebut melalui akun Instagram resminya. Ia menyayangkan pernyataan pegawai itu serta mengajak masyarakat menjaga ruang publik tetap aman dan ramah agar anak-anak tidak menjadi korban perundungan.
Respons tersebut memperlihatkan kenapa komunikasi pegawai yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat memiliki consequences lebih luas dibandingkan percakapan personal biasa. Apa yang diunggah seseorang melalui akun media sosial dapat ikut dikaitkan masyarakat dengan institusi tempatnya bekerja, terutama ketika identitas pekerja dan organisasinya diketahui publik.
BGN DIY Akhirnya Pecat Pegawai SPPG Bantul
BGN Regional DIY kemudian mengambil tindakan dengan memberhentikan pegawai tersebut. Wirandita Gagat Widyatmoko menyatakan keputusan pemberhentian dilakukan setelah penanganan sesuai ketentuan dan menjadi bagian dari upaya menjaga standar perilaku, etika, serta profesionalitas jajaran penyelenggara MBG.
BGN DIY menekankan bahwa bekerja dalam Program MBG tidak hanya membutuhkan technical skill. Menurut Gagat, jajaran program juga dituntut memiliki etika, empati, sensitivitas, serta tanggung jawab dalam berkomunikasi.
Pesannya pretty clear: kompetensi kerja tidak berdiri sendiri ketika seseorang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Cara berkomunikasi, termasuk di media sosial, bisa ikut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap organisasi dan program yang dibawanya.
BGN DIY menyatakan kejadian yang berkaitan dengan keamanan pangan harus menjadi perhatian bersama. Ketika terdapat masyarakat atau penerima manfaat yang diduga terdampak, jajaran penyelenggara diminta mengedepankan kemanusiaan, empati, dan sikap saling menghormati.
Menurut BGN DIY, peristiwa yang berkaitan dengan keamanan pangan tidak seharusnya menjadi bahan candaan atau olok-olok. Institusi tersebut juga mengingatkan jajaran SPPG agar berhati-hati menggunakan media sosial dan menyampaikan pernyataan di ruang publik karena komunikasi personel dapat memengaruhi persepsi terhadap Program MBG secara keseluruhan.
Dalam konteks tersebut, persoalannya lebih luas daripada sekadar apakah sebuah joke dianggap lucu atau nggak. Ketika candaan berkaitan dengan orang yang mengalami masalah kesehatan, aspek sensitivitas terhadap korban menjadi bagian penting dari komunikasi publik.
Pemecatan Akuntan Bikin SPPG Muntuk Berhenti Beroperasi
Plot twist dari kasus ini muncul setelah pemecatan dilakukan karena dampaknya ikut menyentuh kegiatan operasional SPPG. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji mengatakan pada 22 September 2026 bahwa SPPG Muntuk masih belum beroperasi.
Menurut Hermawan, SPPG dapat beroperasi apabila terdapat kepala SPPG, bagian administrasi, serta akuntan atau bagian keuangan. Karena pegawai yang diberhentikan mengisi posisi akuntan, pemberhentian tersebut membuat salah satu posisi inti menjadi kosong.
SPPG Muntuk kemudian perlu mencari pengganti untuk mengisi posisi tersebut sebelum kembali beroperasi. Hermawan mengatakan kemungkinan diperlukan periode cooling down sekaligus pencarian akuntan baru, setelah itu pelayanan MBG dapat kembali dijalankan.
Kenapa Akuntan Penting dalam Operasional SPPG?
Posisi akuntan di SPPG bukan sekadar pekerjaan administratif tambahan yang bisa begitu saja di-skip. Petunjuk teknis BGN mengenai penggunaan dana MBG menyebut setiap SPPG harus membuat laporan keuangan yang disusun oleh akuntan secara dua mingguan, bulanan, dan tahunan.
Laporan tersebut harus memperoleh persetujuan Kepala SPPG sebelum dikirim kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BGN. Dengan demikian, akuntan memiliki fungsi formal dalam mekanisme pertanggungjawaban keuangan program, bukan sekadar supporting role yang tidak berkaitan dengan operasional.
Kondisi di SPPG Muntuk menjadi real example bagaimana perubahan pada satu posisi dapat berpengaruh terhadap kelangsungan pelayanan. Ketika posisi keuangan kosong dan syarat personel inti belum terpenuhi, kegiatan SPPG akhirnya ikut terdampak.
Pemkab Bantul memberikan perhatian khusus karena saat itu pemerintah daerah tengah berupaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan MBG. Hermawan Setiaji mengatakan Pemkab menyayangkan tindakan pegawai tersebut terlepas dari apa pun motivasi di balik pembuatan videonya.
Pernyataan itu menunjukkan ada another layer dalam kontroversi ini, yaitu public trust. Program yang bersentuhan langsung dengan makanan anak sekolah secara natural membutuhkan kepercayaan masyarakat, terutama berkaitan dengan kualitas pelayanan dan keamanan pangan.
Satu unggahan personal memang tidak otomatis merepresentasikan seluruh pegawai ataupun pelaksanaan program MBG. BGN DIY sendiri mengingatkan agar satu perilaku tidak sampai menghapus kerja baik banyak orang dan meminta jajarannya menjadikan kejadian tersebut sebagai pembelajaran.
Kasus pegawai SPPG Bantul juga menjadi reminder bahwa batas antara ruang personal dan profesional semakin blurry di era media sosial. Seseorang mungkin membuat konten menggunakan akun pribadi, tetapi identitas profesionalnya tetap dapat menjadi bagian dari pembicaraan ketika unggahan tersebut viral.
BGN DIY secara khusus meminta jajaran SPPG lebih berhati-hati menggunakan media sosial maupun memberikan pernyataan di ruang publik. Menurut Gagat, personel perlu memahami sensitivitas persoalan yang dihadapi masyarakat serta menjadikan empati dan saling menghormati sebagai bagian dari budaya kerja.
Ini bukan berarti pegawai suatu institusi tidak boleh memiliki kehidupan atau ekspresi personal di internet. Namun, ketika komunikasi menyangkut korban dan isu yang berkaitan langsung dengan bidang kerja institusinya, risiko reputasional dan profesionalnya menjadi jauh lebih besar.
BGN Minta SPPG Fokus pada Keamanan Pangan dan Pelayanan
Setelah kontroversi tersebut, BGN Regional DIY meminta jajarannya tidak terus terjebak dalam polemik. Mereka diarahkan untuk fokus meningkatkan kualitas pelayanan, memastikan keamanan pangan, menjalankan standar operasional prosedur, memperkuat pengawasan, dan memberikan pelayanan kepada penerima manfaat.
BGN juga menyatakan penguatan tata kelola SPPG secara nasional terus dilakukan dengan kepatuhan terhadap SOP sebagai salah satu perhatian. Menurut keterangan BGN DIY yang diberitakan Harian Jogja, tindakan terhadap persoalan tertentu dapat mencakup suspend operasional hingga pencopotan kepala SPPG, tergantung kasus yang ditemukan.
Jadi, respons terhadap kontroversi pegawai Bantul berada dalam konteks tata kelola program yang lebih luas. Penyelenggaraan MBG bukan hanya soal menyiapkan dan mendistribusikan makanan, tetapi juga menyangkut keamanan pangan, administrasi, pengawasan, komunikasi, dan accountability.
Kasus ini sekaligus menunjukkan pentingnya victim-centered communication ketika terjadi dugaan insiden keamanan pangan. Orang yang terdampak bukan angka statistik semata, tetapi siswa dan keluarga yang menghadapi konsekuensi langsung dari kejadian tersebut.
Karena itu, BGN DIY meminta seluruh jajaran mengedepankan rasa kemanusiaan ketika masyarakat atau penerima manfaat diduga terdampak masalah keamanan pangan. Kejadian semacam itu, menurut BGN, seharusnya direspons dengan empati dan saling menghormati, bukan dijadikan bahan olok-olok.
Pendekatan tersebut menjadi particularly important karena penerima MBG banyak berasal dari kelompok usia sekolah. Ketika seorang anak sudah menghadapi persoalan kesehatan, munculnya ejekan di ruang digital dapat menambahkan tekanan sosial yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Dari Video Viral sampai Operasional Dapur Terdampak
Timeline kasus ini memperlihatkan betapa cepatnya satu konten berkembang menjadi persoalan institusional. Video pegawai beredar, mendapat kritik, ditanggapi pemerintah daerah dan Wakil Presiden, lalu BGN DIY mengambil tindakan pemberhentian terhadap pegawai bersangkutan.
Efek berikutnya bahkan sangat practical karena SPPG Muntuk kehilangan personel di bidang keuangan. Sampai 22 September 2026, dapur tersebut dilaporkan belum kembali beroperasi dan tengah membutuhkan akuntan baru agar dapat melanjutkan pelayanan.
Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana digital conduct seorang pekerja bisa memiliki offline consequences terhadap organisasi. Apa yang awalnya berupa video berdurasi singkat akhirnya berkaitan dengan tindakan disipliner, kekosongan jabatan, hingga penghentian sementara pelayanan sebuah unit.
Kasus akuntan SPPG Muntuk menunjukkan bahwa profesionalitas di era digital tidak selesai ketika seseorang clock out dari tempat kerja. Jejak komunikasi di media sosial dapat menjadi perhatian institusi ketika berkaitan dengan korban, pekerjaan, maupun kepercayaan masyarakat.
Pada saat yang sama, penting membedakan tindakan individual dengan keseluruhan pekerja SPPG. BGN DIY sendiri meminta kejadian tersebut menjadi pembelajaran bersama tanpa membiarkan satu perilaku menghapus kontribusi banyak orang yang tetap menjalankan tugasnya secara profesional.
Per 22 September 2026, konsekuensi paling konkret setelah pemecatan adalah SPPG Muntuk belum beroperasi karena posisi akuntan masih kosong. Fokus selanjutnya adalah pengisian personel tersebut serta pemulihan pelayanan, sembari menjadikan kasus ini reminder tentang pentingnya keamanan pangan, profesionalitas, dan terutama empati kepada penerima manfaat.
Referensi
detikJogja, “Buntut Panjang Pemecatan Akuntan SPPG Pengejek Korban Keracunan MBG,” 23 September 2026. detikcom
detikJogja, “Duduk Perkara Karyawan SPPG Bantul Ejek Korban Keracunan MBG Berujung Dipecat,” 21 September 2026. detikcom
Tirto, “BGN DIY Pecat Karyawan SPPG Ejek Korban Keracunan MBG di Karo,” 21 September 2026. tirto.id
Harian Jogja, “BGN DIY Pecat Pegawai SPPG Bantul yang Ejek Korban Keracunan MBG,” 21 September 2026. Harianjogja.com
Badan Gizi Nasional, Petunjuk Teknis Pembuatan Rekening SPPG dan Penggunaan Dana Makan Bergizi Gratis, bagian Standar Pelaporan Keuangan. JDIH BGN
