Ringkasan cepat:
- 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usul hak menyatakan pendapat (HMP) soal syarat Wakil Presiden Gibran. Rapat paripurna dijadwalkan Kamis, 12 November 2026, pukul 14.00 WIB.
- Usul HMP baru langkah awal. Wapres hanya bisa diberhentikan setelah DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR menjalankan tahapan masing-masing.
- Istana menyebut Gibran menyampaikan niat mundur. Sejumlah fraksi menyatakan HMP tetap berjalan sampai pengunduran diri final.
Jakarta, 12 November 2026 — Jika pemakzulan Gibran bergulir, prosesnya harus melewati DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), lalu MPR. Pada 11 November, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) atas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat paripurna dijadwalkan hari ini. Pemakzulan belum otomatis terjadi.
Mengapa HMP terhadap Gibran diajukan?

Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Menurut ANTARA, penilaian itu bertolak dari putusan MK dan Mahkamah Agung (MA) soal pendidikan Gibran.
MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan adanya ijazah atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan SMA. MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran, salah satu dokumen pencalonan Pilpres 2024, tidak sah.
Tirto mencatat, MK dalam perkara itu juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran. Karena itu, jalur yang ditempuh DPR adalah mekanisme pemberhentian dalam konstitusi.
Dasarnya Pasal 7A UUD 1945. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan MPR atas usul DPR, antara lain jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Tahap DPR: dari usul HMP sampai pansus

Usul HMP harus diajukan minimal 25 anggota DPR lintas fraksi. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut syarat itu sudah terpenuhi dengan 120 tanda tangan, seperti dilaporkan Liputan6.
Setelah diterima pimpinan, usul diumumkan di rapat paripurna. Menurut ANTARA, jika usul diterima dalam paripurna yang dihadiri dua pertiga anggota, DPR membentuk panitia khusus (pansus) yang berisi semua fraksi.
Pansus bekerja paling lama 60 hari. Hasilnya dilaporkan ke paripurna, yang kemudian memutuskan apakah laporan itu diterima (Pasal 212 dan 213 UU MD3).
Jika laporan diterima dan menyatakan wapres tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyampaikan keputusan HMP ke MK. Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mengatur syaratnya: dukungan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir, dalam paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga anggota.
Mistar.id menghitung, dengan 580 anggota DPR, kuorum minimal 387 anggota. Jika 387 hadir, dibutuhkan 258 suara setuju.
Tahap MK: memeriksa dan memutus dalam 90 hari

Pasal 7B ayat (4) UUD 1945 mewajibkan MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari sejak permintaan diterima.
Menurut Kompas.id, MK sudah memiliki hukum acara pemakzulan lewat Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009. Dalam persidangan, DPR bertindak sebagai pemohon yang diwakili pimpinan atau kuasa hukumnya.
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Fadli Ramadhanil, menyebut MK akan memberi ruang bagi wapres untuk membela diri dan ada proses pembuktian, seperti dikutip Metro TV.
Hasil putusan MK menentukan kelanjutan proses:
- Jika pendapat DPR terbukti, DPR menggelar paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ke MPR.
- Jika tidak terbukti, usul tidak dapat dilanjutkan (Pasal 215 UU MD3).
Tahap MPR: sidang paling lambat 30 hari

MPR wajib menggelar sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima (Pasal 7B ayat 6). Keputusan diambil dalam paripurna MPR yang dihadiri sedikitnya tiga perempat anggota dan disetujui sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir (Pasal 7B ayat 7).
Wapres diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Menurut ANTARA, jika wapres tidak hadir, MPR tetap mengambil keputusan.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menegaskan posisi lembaganya di ujung proses. Dikutip JawaPos, ia menyebut “MPR itu kamar terakhir”. Ia juga menyatakan MPR belum menerima dokumen apa pun dari DPR.
Ringkasan tahapan dan syaratnya
| Tahap | Syarat atau batas waktu | Dasar |
| Usul HMP diajukan | Minimal 25 anggota DPR lintas fraksi | Keterangan pimpinan DPR |
| Paripurna menerima usul | Dihadiri dua pertiga anggota | UU MD3 (via ANTARA) |
| Pansus bekerja | Paling lama 60 hari | Pasal 212–213 UU MD3 |
| Paripurna putuskan laporan, kirim ke MK | Dua pertiga yang hadir, kuorum dua pertiga | Pasal 7B ayat 3 UUD 1945 |
| MK memutus | Paling lama 90 hari | Pasal 7B ayat 4 UUD 1945 |
| DPR teruskan ke MPR | Hanya jika MK menyatakan terbukti | Pasal 7B ayat 5 UUD 1945 |
| Sidang MPR | Maksimal 30 hari; kuorum tiga perempat; setuju dua pertiga yang hadir | Pasal 7B ayat 6–7 UUD 1945 |
Jika seluruh batas waktu terpakai penuh, angkanya 60 + 90 + 30 = 180 hari, belum termasuk jeda antartahap. Ini hitungan sederhana dari batas aturan, bukan prediksi pejabat.
Bagaimana jika Gibran mundur?
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November. Dikutip Bonepos, Istana juga menyatakan Prabowo tidak menolak niat itu. Istana belum mengumumkan keputusan final soal status jabatan wakil presiden.
Gibran sendiri menekankan jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya, menurut laporan Jawara Berita.
Di DPR, anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyatakan, “Kami di DPR jalan terus untuk HMP sampai prosesnya final,” seperti dilaporkan IDN Times.
Jika kursi wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dinamika ini juga menyentuh peta koalisi. Jauh sebelum polemik memuncak, sejumlah partai pendukung pemerintah sudah memisahkan dukungan kepada Prabowo dari pertanyaan siapa cawapres 2029.
Apa selanjutnya?
Langkah terdekat adalah hasil rapat paripurna DPR hari ini: apakah usul HMP diterima dan pansus dibentuk. Jika pansus terbentuk, masa kerjanya paling lama 60 hari sebelum laporan kembali ke paripurna.
Selama proses itu berjalan, Gibran tetap menjabat. Pemberhentian hanya sah bila MPR memutuskannya di akhir rangkaian. Artikel ini diperbarui seiring perkembangan resmi dari DPR, MK, MPR, dan Istana.




