clevault – Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang menghadapi salah satu perubahan struktural paling penting dalam sejarah pasar modal nasional. Melalui kebijakan demutualisasi, kepemilikan bursa yang selama ini terbatas pada perusahaan sekuritas anggota bursa akan dibuka bagi pihak lain, termasuk investor strategis dan masyarakat sesuai ketentuan regulator.
Langkah ini bukan sekadar perubahan siapa yang memiliki saham BEI. Demutualisasi menyentuh persoalan yang lebih mendasar: siapa yang mengendalikan infrastruktur perdagangan saham, bagaimana pengawasan dilakukan, dan apakah kepentingan investor bisa terlindungi ketika bursa semakin berorientasi bisnis.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek. Regulasi tersebut berlaku sejak 17 September 2026 dan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia.
OJK menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari reformasi integritas pasar modal untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, tata kelola, serta akses permodalan bagi bursa. OJK
Namun, perubahan tersebut juga memunculkan pertanyaan. Apakah demutualisasi saham akan membuat BEI lebih independen? Apakah masyarakat nantinya bisa membeli saham perusahaan pengelola bursa? Dan apakah perubahan kepemilikan ini benar-benar menguntungkan investor ritel?
Jawabannya tidak sesederhana membuka kepemilikan kepada lebih banyak pihak. Demutualisasi menawarkan peluang reformasi, tetapi keberhasilannya bergantung pada desain pengawasan dan pelaksanaan aturan.
Apa Itu Demutualisasi Saham dan Mengapa BEI Melakukannya?
Demutualisasi saham adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perubahan struktur kepemilikan lembaga bursa efek dari sistem berbasis keanggotaan menjadi struktur perusahaan yang sahamnya dapat dimiliki pihak lebih luas.
Dalam konteks Indonesia, istilah yang lebih tepat secara hukum adalah demutualisasi Bursa Efek.
Selama ini, kepemilikan BEI menggunakan sistem mutual, yakni saham perusahaan bursa hanya dapat dimiliki anggota bursa yang merupakan perusahaan efek dengan izin dan persyaratan tertentu.
Melalui sistem baru, kepemilikan dan keanggotaan bursa dipisahkan. Perusahaan sekuritas tetap dapat menjadi anggota bursa untuk menjalankan transaksi, tetapi kepemilikan saham BEI tidak lagi harus terbatas pada kelompok tersebut.
Perbedaan Bursa Mutual dan Demutual
Perubahan ini cukup mendasar karena memisahkan hak memiliki perusahaan bursa dengan hak mengakses fasilitas perdagangan.
| Aspek | Sistem mutual | Sistem demutual |
|---|---|---|
| Pemegang saham | Anggota bursa | Anggota dan pihak nonanggota yang memenuhi syarat |
| Keanggotaan perdagangan | Berkaitan dengan struktur kepemilikan | Dipisahkan dari kepemilikan |
| Akses permodalan | Lebih terbatas | Berpotensi lebih luas |
| Orientasi pengelolaan | Berbasis kepentingan anggota | Profesional dengan kepentingan pemegang saham lebih beragam |
| Tantangan tata kelola | Konflik kepentingan anggota | Konflik kepentingan komersial dan pengawasan |
Perbandingan konseptual berdasarkan POJK Nomor 13 Tahun 2026 dan penjelasan OJK.
Perubahan struktur ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik kepentingan ketika perusahaan sekuritas menjadi pemilik sekaligus pihak yang aktivitasnya diatur oleh bursa.
Namun, demutualisasi tidak otomatis menghilangkan seluruh konflik kepentingan. Risiko baru dapat muncul ketika pemegang saham menuntut peningkatan keuntungan sementara bursa juga memiliki kewajiban menjaga integritas perdagangan.
Mengapa Demutualisasi Menjadi Agenda Reformasi?
Pemerintah telah membahas demutualisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing pasar modal.
Kementerian Keuangan pada November 2025 menjelaskan bahwa perubahan struktur kepemilikan diharapkan meningkatkan profesionalisme pengelolaan bursa, mengurangi benturan kepentingan, dan mendukung pendalaman pasar modal.
Pendalaman pasar modal berarti memperluas kapasitas pasar dalam menyediakan instrumen investasi, likuiditas, serta sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. djspsk.kemenkeu.go.id
Dengan struktur kepemilikan yang lebih terbuka, BEI berpotensi mendapatkan akses tambahan terhadap modal, teknologi, dan mitra strategis.
Meski demikian, besarnya manfaat tersebut baru dapat dinilai setelah pelaksanaan kebijakan menunjukkan hasil nyata.
Aturan Demutualisasi Saham 2026 Resmi Diterbitkan OJK
Perkembangan penting terjadi ketika OJK menerbitkan POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.
Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Undang-undang yang berlaku sejak 17 Juni 2026 itu memasukkan penguatan pasar modal melalui demutualisasi sebagai salah satu bagian reformasi sektor keuangan. JDIH BPK
POJK 13 Tahun 2026 kemudian memberikan kerangka yang lebih terperinci mengenai kepemilikan saham bursa, pemisahan keanggotaan, penerbitan saham, pembagian dividen, serta tata kelola.
Kepemilikan Saham BEI Dibatasi Maksimal 5%
Salah satu ketentuan penting dalam aturan demutualisasi saham adalah batas kepemilikan.
POJK Nomor 13 Tahun 2026 menetapkan bahwa pemegang saham bursa pada prinsipnya dapat memiliki paling banyak 5% dari total saham yang diterbitkan.
Kepemilikan di atas 5% membutuhkan persetujuan OJK. Sementara itu, setiap pihak dilarang memiliki saham bursa secara mayoritas atau lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui afiliasinya.
Aturan tersebut bertujuan mencegah konsentrasi kepemilikan dan dominasi pengambilan keputusan oleh satu kelompok tertentu. OJK
Dengan demikian, batas 5% bukan larangan mutlak untuk seluruh kepemilikan di atas angka tersebut, melainkan ambang yang memerlukan persetujuan regulator.
Fungsi Pengawasan dan Bisnis Harus Dipisahkan
OJK juga mengatur pemisahan fungsi pengaturan, pengawasan, dan bisnis dalam pengelolaan bursa.
Ketentuan ini penting karena BEI memiliki dua peran yang harus dijalankan secara seimbang.
Di satu sisi, BEI merupakan penyelenggara pasar yang menyediakan infrastruktur perdagangan efek. Di sisi lain, bursa menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan tertentu terhadap aktivitas perdagangan serta anggotanya.
Ketika perusahaan bursa memiliki pemegang saham yang lebih beragam, terdapat risiko keputusan bisnis memengaruhi independensi pengawasan.
Karena itu, demutualisasi saham harus disertai mekanisme yang memastikan kepentingan komersial tidak mengalahkan perlindungan investor dan integritas pasar.
Apakah BEI Akan IPO dan Sahamnya Bisa Dibeli Masyarakat?
Salah satu pertanyaan paling menarik mengenai demutualisasi saham adalah peluang BEI melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).
Demutualisasi membuka kemungkinan kepemilikan saham bursa oleh pihak selain anggota bursa. Regulasi juga memuat ketentuan mengenai penerbitan saham dan penawaran umum oleh bursa efek.
Namun, demutualisasi tidak sama dengan IPO.
Demutualisasi merupakan perubahan struktur kepemilikan. Sementara IPO adalah proses penawaran saham kepada masyarakat melalui mekanisme pasar modal.
Sebuah bursa dapat lebih dahulu menjalankan demutualisasi tanpa langsung mencatatkan sahamnya untuk diperdagangkan secara publik.
Investor Ritel Belum Otomatis Bisa Membeli Saham BEI
Penerbitan POJK 13 Tahun 2026 tidak berarti saham BEI sudah tersedia untuk dibeli melalui aplikasi perdagangan saham.
Agar saham BEI dapat diperdagangkan secara publik, diperlukan tahapan korporasi dan regulasi yang sesuai, termasuk proses penawaran umum apabila opsi tersebut dipilih.
Karena itu, investor perlu membedakan antara dibukanya kemungkinan kepemilikan publik dan tersedianya saham yang benar-benar bisa diperdagangkan.
Hingga informasi resmi yang diperiksa untuk artikel ini, belum terdapat konfirmasi bahwa BEI telah melaksanakan IPO.
Apakah BEI Bisa Membagikan Dividen?
POJK Nomor 13 Tahun 2026 turut mengatur pembagian dividen bagi pemegang saham bursa.
Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur demutual memungkinkan kepentingan ekonomi pemegang saham menjadi bagian dari pengelolaan perusahaan bursa.
Namun, adanya aturan pembagian dividen tidak berarti setiap tahun BEI pasti membagikan keuntungan.
Pembagian dividen tetap bergantung pada ketentuan hukum, kondisi keuangan, kebutuhan investasi, dan keputusan korporasi yang berlaku.
Demutualisasi saham dengan demikian membuka peluang kepemilikan ekonomi yang lebih luas, tetapi tidak memberikan jaminan imbal hasil bagi calon pemegang saham.
Danantara dan Peluang Investor Strategis Masuk ke BEI
Rencana demutualisasi saham juga menarik perhatian karena membuka kemungkinan keterlibatan investor strategis dalam kepemilikan BEI.
Salah satu pihak yang sempat menyatakan ketertarikan adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia.
Keterlibatan investor institusional seperti Danantara berpotensi memberikan dukungan permodalan dan pengembangan infrastruktur pasar. Namun, kepemilikan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai independensi pengelolaan bursa.
Anggota DPR Firnando H. Ganinduto sebelumnya menekankan bahwa demutualisasi perlu menjaga kepentingan nasional dan memastikan tidak ada kelompok yang mendominasi pengelolaan pasar modal.
Menurutnya, keterlibatan investor strategis harus memperkuat tata kelola dan perlindungan investor, bukan menciptakan konsentrasi pengaruh baru. ANTARA News
Kepemilikan Danantara Tidak Otomatis Berarti Pengendalian BEI
Dalam pembahasan demutualisasi saham, penting membedakan antara kepemilikan dan pengendalian.
Seorang investor dapat menjadi pemegang saham tanpa memiliki kewenangan menentukan seluruh keputusan perusahaan.
POJK 13 Tahun 2026 mengatur batas kepemilikan serta persetujuan regulator untuk mencegah dominasi pihak tertentu.
Karena itu, apabila Danantara atau investor strategis lainnya masuk sebagai pemegang saham BEI, struktur kepemilikannya tetap harus memenuhi ketentuan OJK.
Minat investasi juga tidak sama dengan transaksi yang telah selesai. Besaran kepemilikan, nilai investasi, dan hak pemegang saham baru hanya dapat dipastikan setelah terdapat keputusan serta pengungkapan resmi.
Independensi Bursa Menjadi Persoalan Utama
BEI merupakan infrastruktur penting bagi perekonomian karena menjadi tempat perusahaan menghimpun dana dan investor melakukan perdagangan efek.
Keputusan yang dibuat pengelola bursa dapat memengaruhi perusahaan tercatat, perusahaan sekuritas, investor institusional, hingga investor ritel.
Karena itu, independensi pengelolaan bursa tidak boleh bergantung semata-mata pada identitas pemegang saham.
Sistem pengawasan, mekanisme pengambilan keputusan, transparansi informasi, dan pengendalian konflik kepentingan harus berjalan efektif.
Demutualisasi saham dapat membuka struktur kepemilikan yang lebih beragam, tetapi kualitas tata kelola tetap ditentukan oleh bagaimana kekuasaan dijalankan dan diawasi.
Manfaat Demutualisasi Saham bagi Pasar Modal Indonesia
Pemerintah dan OJK menempatkan demutualisasi sebagai salah satu instrumen reformasi pasar modal.
Tujuan utamanya bukan hanya memperluas kepemilikan BEI, melainkan memperkuat kapasitas bursa dalam menghadapi perkembangan industri keuangan.
Mengurangi Konflik Kepentingan Perusahaan Sekuritas
Dalam sistem mutual, perusahaan sekuritas anggota bursa memiliki posisi sebagai pemegang saham sekaligus pihak yang aktivitas perdagangannya tunduk pada ketentuan bursa.
Struktur tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama apabila keputusan pengawasan berkaitan langsung dengan kepentingan bisnis anggota.
Dengan memisahkan kepemilikan dan keanggotaan, demutualisasi diharapkan mengurangi ketergantungan pengelolaan bursa terhadap kepentingan kelompok anggota tertentu.
Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai pemisahan tersebut sebagai salah satu potensi manfaat demutualisasi. Namun, ia juga mengingatkan kemungkinan munculnya dominasi pemegang saham besar dalam pengambilan keputusan. Bursa Katadata.co.id
Artinya, persoalan konflik kepentingan tidak otomatis hilang. Bentuknya dapat berubah mengikuti struktur kepemilikan baru.
Membuka Akses Modal untuk Pengembangan Teknologi
Bursa efek membutuhkan investasi teknologi yang besar untuk menjaga keamanan dan keandalan perdagangan.
Sistem transaksi harus mampu memproses aktivitas perdagangan, mengelola data, menjaga ketahanan operasional, dan menghadapi ancaman keamanan siber.
Demutualisasi saham dapat memberikan fleksibilitas lebih besar bagi BEI untuk memperoleh modal tambahan melalui mekanisme yang diizinkan.
Modal tersebut berpotensi digunakan untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan, memperkuat sistem pengawasan, dan mengembangkan layanan baru.
Namun, penggunaan dana tetap harus mengikuti kebutuhan perusahaan serta persetujuan yang berlaku.
Meningkatkan Daya Saing Pasar Modal Indonesia
Pasar modal Indonesia bersaing dengan pusat keuangan regional dalam menarik perusahaan dan investor.
Daya saing tersebut tidak hanya ditentukan oleh jumlah emiten atau besarnya kapitalisasi pasar, tetapi juga kualitas tata kelola, likuiditas, efisiensi transaksi, dan kepercayaan investor.
Demutualisasi diharapkan memberi ruang bagi pengelolaan bursa yang lebih profesional dan responsif terhadap perkembangan pasar.
Namun, perubahan struktur kepemilikan tidak otomatis meningkatkan likuiditas perdagangan atau menarik arus investasi asing.
Hasilnya akan bergantung pada reformasi lain, termasuk kualitas emiten, keterbukaan informasi, perlindungan investor, dan penegakan aturan pasar modal.
Risiko Demutualisasi Saham yang Perlu Diwaspadai
Meski menawarkan berbagai peluang, demutualisasi saham juga memiliki risiko yang tidak boleh diabaikan.
Bursa efek berbeda dari perusahaan komersial biasa. Selain menjalankan bisnis, bursa memiliki tanggung jawab menjaga perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.
Ketika kepemilikan dibuka kepada investor yang mengharapkan keuntungan, potensi benturan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik harus dikelola secara ketat.
Orientasi Keuntungan Bisa Berbenturan dengan Pengawasan
Perusahaan yang memiliki pemegang saham biasanya menghadapi tuntutan untuk meningkatkan pendapatan, efisiensi, dan nilai perusahaan.
Dalam konteks bursa, tuntutan tersebut dapat memunculkan persoalan apabila keputusan bisnis memengaruhi kualitas pengawasan.
Misalnya, bursa memiliki kepentingan memperoleh pendapatan dari layanan pencatatan saham dan transaksi. Pada saat yang sama, bursa juga harus menegakkan aturan terhadap emiten maupun anggota bursa.
Jika kepentingan pendapatan terlalu dominan, muncul risiko bahwa fungsi pengawasan tidak dijalankan secara optimal.
Head of Research Korea Investment Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi sebelumnya mengingatkan bahwa demutualisasi dapat menimbulkan konflik antara orientasi keuntungan dan fungsi pengawasan. Bursa Katadata.co.id
Karena itu, keberadaan regulator yang independen dan mekanisme tata kelola yang kuat menjadi sangat penting.
Potensi Kenaikan Biaya Layanan Bursa
Risiko lain berkaitan dengan biaya yang harus ditanggung pelaku pasar.
Apabila pengelola bursa semakin berorientasi pada profitabilitas, terdapat kemungkinan penyesuaian tarif layanan untuk meningkatkan pendapatan.
Biaya tersebut dapat berkaitan dengan layanan perdagangan, pencatatan efek, maupun fasilitas pasar lainnya.
Namun, kenaikan biaya bukan konsekuensi yang pasti terjadi setelah demutualisasi.
Struktur tarif tetap dipengaruhi regulasi, kebijakan perusahaan, kebutuhan investasi, dan persaingan layanan pasar modal.
Yang perlu diperhatikan adalah apakah perubahan biaya memberikan manfaat sebanding bagi pengguna layanan.
Konsentrasi Kepemilikan Tetap Perlu Diawasi
Meskipun OJK menetapkan batas kepemilikan, pengawasan terhadap hubungan afiliasi dan pengendalian tidak langsung tetap diperlukan.
Kepemilikan saham yang tersebar secara administratif belum tentu menghasilkan pengambilan keputusan yang benar-benar independen apabila terdapat koordinasi kepentingan antarpemegang saham.
Karena itu, transparansi pemilik manfaat akhir atau beneficial owner menjadi salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas tata kelola.
Demutualisasi saham hanya akan memperkuat kepercayaan pasar apabila struktur kepemilikannya jelas dan keputusan pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan.
Dampak Demutualisasi Saham bagi Investor Ritel
Bagi investor ritel, perubahan kepemilikan BEI mungkin terlihat sebagai persoalan korporasi yang jauh dari aktivitas membeli dan menjual saham sehari-hari.
Padahal, kualitas pengelolaan bursa memiliki pengaruh terhadap pengalaman berinvestasi.
Apakah Harga Saham di BEI Akan Naik?
Demutualisasi tidak otomatis menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau harga saham emiten meningkat.
Harga saham tetap dipengaruhi kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, suku bunga, arus dana investor, dan ekspektasi pasar.
Reformasi tata kelola bursa berpotensi meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka panjang, tetapi hubungan tersebut tidak berarti harga saham pasti naik setelah aturan diterapkan.
Investor perlu membedakan perubahan kelembagaan pasar modal dari faktor fundamental yang menentukan valuasi masing-masing emiten.
Apakah Investor Akan Mendapat Perlindungan Lebih Baik?
Salah satu tujuan reformasi adalah memperkuat integritas pasar dan kualitas tata kelola.
Apabila demutualisasi menghasilkan pengawasan yang lebih independen, sistem perdagangan lebih andal, dan penegakan aturan lebih konsisten, investor berpotensi mendapatkan lingkungan investasi yang lebih baik.
Namun, manfaat tersebut harus dibuktikan melalui pelaksanaan.
Indikator yang relevan antara lain efektivitas pengawasan transaksi, transparansi keputusan bursa, penanganan pelanggaran, serta kemampuan sistem menghadapi gangguan operasional.
Bagi investor ritel, kualitas perlindungan lebih penting daripada sekadar perubahan siapa yang menjadi pemegang saham BEI.
Demutualisasi Bursa Saham Bukan Hal Baru di Dunia
Demutualisasi telah dilakukan oleh sejumlah operator bursa internasional.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perubahan struktur kepemilikan bukan konsep yang hanya diterapkan Indonesia.
Singapore-Malaysia stock link breaks new ground for Asean markets – The Business Times
Singapore Exchange (SGX)
SGX menjalani demutualisasi pada 1999 dan kemudian mencatatkan sahamnya pada 2000. Perubahan ini menjadi salah satu contoh transformasi bursa menjadi perusahaan yang dimiliki pemegang saham publik.
Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX)
HKEX dibentuk melalui restrukturisasi dan penggabungan lembaga pasar pada 2000, kemudian mencatatkan sahamnya di bursa. Model ini memperlihatkan bagaimana operator pasar dapat menjalankan bisnis sebagai perusahaan terbuka.
Australian Sharemarket Suffers As Oil Prices And Global Stock Markets Drop Amid Coronavirus Fears
Australian Securities Exchange (ASX)
Bursa Australia melakukan demutualisasi pada 1998 dan mencatatkan saham operator bursanya. Transformasi tersebut menjadi salah satu rujukan internasional dalam perubahan kepemilikan lembaga pasar modal.
Pengalaman bursa internasional menunjukkan bahwa demutualisasi dapat menjadi bagian dari modernisasi kelembagaan.
Namun, setiap negara memiliki kerangka regulasi, struktur industri, dan mekanisme pengawasan yang berbeda.
Karena itu, keberhasilan bursa lain tidak dapat dijadikan jaminan bahwa perubahan serupa akan menghasilkan dampak identik di Indonesia.
Masa Depan BEI Setelah Demutualisasi, Reformasi atau Sekadar Pergantian Pemilik?
Demutualisasi saham menjadi tonggak penting dalam perubahan tata kelola pasar modal Indonesia.
Melalui POJK Nomor 13 Tahun 2026, OJK telah menyediakan landasan hukum untuk membuka kepemilikan BEI kepada pihak selain anggota bursa, memisahkan hak kepemilikan dari keanggotaan, dan mengatur pengendalian serta pengawasan.
Namun, perubahan tersebut baru merupakan fondasi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan proses demutualisasi berjalan transparan, tidak menciptakan dominasi kelompok tertentu, dan tetap menempatkan integritas pasar sebagai prioritas.
Bursa efek memiliki peran strategis sebagai infrastruktur pembentukan harga dan penghimpunan dana bagi perekonomian. Karena itu, kepentingannya tidak dapat dinilai hanya dari potensi keuntungan perusahaan pengelola.
Investor membutuhkan pasar yang adil, transparan, likuid, dan dapat dipercaya.
Perusahaan membutuhkan akses pembiayaan yang efisien.
Sementara regulator harus memastikan pengelolaan bursa tidak mengorbankan perlindungan publik demi kepentingan komersial.
Demutualisasi saham membuka kesempatan untuk memperbaiki berbagai aspek tersebut. Namun, keberhasilan sesungguhnya tidak ditentukan oleh banyaknya investor yang masuk sebagai pemegang saham BEI.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah setelah perubahan kepemilikan, pasar modal Indonesia menjadi lebih independen, efisien, transparan, dan mampu melindungi seluruh pelakunya.
Pergantian pemilik bukanlah reformasi dengan sendirinya. Reformasi baru memiliki arti ketika perubahan struktur menghasilkan perbaikan nyata dalam cara pasar dijalankan.
Referensi
Otoritas Jasa Keuangan — Siaran Pers OJK Terbitkan Peraturan tentang Pemegang Saham Bursa Efek (21 September 2026).Baca Siaran Pers OJK
Otoritas Jasa Keuangan — POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.Baca Peraturan OJK
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.Baca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026
Kementerian Keuangan — Penguatan Tata Kelola Bursa Efek melalui Demutualisasi untuk Memperdalam Pasar Modal (21 November 2025).Baca Publikasi Kementerian Keuangan
Katadata — Demutualisasi Bursa Dikebut, Ini Plus Minusnya Menurut Pengamat (2026).Baca Katadata
ANTARA News — Anggota DPR: Demutualisasi Bursa Harus Perkuat Kedaulatan Pasar Modal (2026).Baca ANTARA News
DDTC — Naskah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2026.Baca Naskah POJK 13 Tahun 2026





