Dedi Mulyadi siapkan knalpot gratis bagi warga tak mampu sebagai solusi penertiban knalpot brong dan upaya menciptakan lalu lintas Jawa Barat lebih nyaman.
clevault – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali memberi perhatian terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau yang populer disebut knalpot brong. Setelah larangan penggunaan dan penjualan knalpot bising diperkuat di Jawa Barat, pendekatan terhadap masyarakat juga menjadi bagian penting agar kebijakan tidak berhenti pada urusan penindakan.
Salah satu isu yang muncul adalah kondisi masyarakat yang secara ekonomi tidak selalu mampu membeli knalpot pengganti sesuai standar. Karena itu, gagasan penyediaan knalpot gratis bagi warga tidak mampu menjadi pendekatan yang menarik: aturan tetap ditegakkan, tetapi kondisi ekonomi warga tidak diabaikan.
Secara konsep, approach seperti ini terasa cukup straightforward. Pengendara tidak bisa menjadikan kondisi ekonomi sebagai alasan untuk terus menggunakan knalpot yang melanggar ketentuan, sementara pemerintah juga perlu memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki jalan keluar yang realistis.
Kebijakan terkait knalpot brong sendiri bukan isu baru bagi Dedi Mulyadi. Sejak 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memperkuat larangan penggunaan sekaligus penjualan knalpot yang tidak memenuhi spesifikasi teknis atau melampaui ambang batas kebisingan.
Dedi Mulyadi Serius Tertibkan Knalpot Brong di Jawa Barat
Persoalan knalpot brong mendapat perhatian serius karena dampaknya bersinggungan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Suara kendaraan yang terlalu bising tidak hanya terdengar annoying ketika melintas di jalan raya, tetapi juga dapat mengganggu lingkungan permukiman, fasilitas pendidikan, rumah sakit, hingga tempat ibadah.
Pada 25 Agustus 2025, Dedi Mulyadi menerbitkan surat edaran mengenai pelarangan penggunaan dan penjualan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan/atau melebihi ambang batas kebisingan di wilayah Jawa Barat.
Surat tersebut ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Pemerintah daerah diminta mendukung penegakan aturan, melakukan pembinaan kepada masyarakat, toko dan bengkel, serta berkoordinasi dengan kepolisian dalam pengendalian penggunaan knalpot tidak sesuai standar.
Artinya, kebijakan tersebut tidak hanya menyasar pengendara.
Ekosistem penjualan dan pemasangan knalpot juga ikut menjadi perhatian. Ini penting karena selama produk yang tidak memenuhi ketentuan tetap mudah diperoleh, penertiban terhadap pengendara saja berpotensi menjadi endless cycle: ditertibkan hari ini, dipasang kembali kemudian.
Di tengah penertiban tersebut, muncul persoalan yang cukup practical. Bagaimana apabila pemilik kendaraan memang tidak lagi memiliki knalpot bawaan dan secara ekonomi kesulitan membeli knalpot pengganti?
Di titik inilah gagasan knalpot gratis bagi warga tidak mampu menjadi relevan.
Prinsipnya, masyarakat tetap diarahkan menggunakan knalpot sesuai spesifikasi kendaraan. Namun, kelompok yang benar-benar tidak memiliki kemampuan ekonomi dapat memperoleh bantuan sehingga kebijakan tidak sekadar memberikan punishment tanpa menawarkan solusi.
Pendekatan semacam ini juga sejalan dengan pola kebijakan Dedi Mulyadi yang dalam sejumlah kesempatan mencoba membedakan antara warga yang tidak mau mematuhi kewajiban dan warga yang memang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Dalam kebijakan pajak kendaraan, misalnya, Dedi Mulyadi pernah menjelaskan bahwa ketidakmampuan ekonomi menjadi salah satu pertimbangannya ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghapus tunggakan dan denda pajak kendaraan dari tahun-tahun sebelumnya.
Kalau prinsip serupa diterapkan dalam persoalan knalpot, pesannya cukup clear: ketertiban tetap menjadi target, tetapi aspek kemampuan ekonomi masyarakat tidak ditinggalkan.
Bukan Berarti Semua Pemilik Knalpot Brong Mendapat Gratis
Hal penting yang perlu dipahami adalah bantuan sosial idealnya memiliki target penerima yang jelas.
Penyediaan knalpot standar secara gratis tidak semestinya dipahami sebagai “hadiah” bagi setiap orang yang sebelumnya sengaja memasang knalpot brong.
Sebab, ada perbedaan besar antara pengendara yang sengaja mengganti knalpot standar dengan produk bising demi gaya, performa atau preferensi pribadi dan masyarakat yang benar-benar tidak memiliki kemampuan membeli komponen pengganti.
Kalau program bantuan nantinya direalisasikan, mekanisme verifikasi menjadi crucial.
Pemerintah perlu memastikan penerima memang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan begitu, kebijakan tidak menciptakan moral hazard di mana masyarakat sengaja melakukan pelanggaran karena berharap mendapatkan komponen kendaraan secara gratis.
Pendekatan yang fair adalah tetap memberikan konsekuensi bagi pelanggaran yang disengaja, sementara bantuan diberikan kepada masyarakat yang secara objektif menghadapi keterbatasan ekonomi.
Penertiban Knalpot Brong Sudah Berjalan Masif
Keseriusan penertiban knalpot tidak sesuai spesifikasi di Jawa Barat terlihat dari operasi kepolisian.
Pada Juli 2026, Polrestabes Bandung memusnahkan sekitar 1.172 knalpot brong yang merupakan hasil puluhan razia selama sekitar tiga pekan. Knalpot tersebut disita karena dinilai berada di luar standar yang ditetapkan pemerintah.
Sebelumnya, pada Februari 2026, Dedi Mulyadi bersama jajaran Polda Jawa Barat juga menghadiri pemusnahan berbagai barang bukti hasil tindak pidana. Dalam kegiatan tersebut terdapat hampir 5.000 knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis yang turut dimusnahkan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan knalpot brong bukan kasus kecil atau sekadar fenomena beberapa komunitas kendaraan.
Skalanya cukup besar sehingga membutuhkan kombinasi antara penegakan hukum, edukasi, pengawasan penjualan dan pendekatan sosial.
Pelajar Juga Menjadi Sasaran Pembinaan
Dedi Mulyadi juga beberapa kali menyoroti penggunaan knalpot bising di kalangan pelajar.
Dalam inspeksi ke SMAN 1 Cipatat, Bandung Barat, misalnya, Dedi Mulyadi menemukan sejumlah siswa mengendarai sepeda motor tanpa helm dan beberapa kendaraan menggunakan knalpot bising. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan pentingnya pendidikan karakter dan kedisiplinan siswa.
Pemprov Jawa Barat Dedi Mulyadi kemudian menyiapkan kebijakan kedisiplinan siswa yang antara lain menyentuh penggunaan kendaraan dan larangan knalpot brong. Implementasinya dikaitkan dengan tahun ajaran 2026/2027 melalui komitmen yang melibatkan sekolah, orang tua, dan peserta didik.
Dedi Mulyadi bahkan pernah mengusulkan kendaraan pelajar yang menggunakan knalpot tidak standar ditahan sampai knalpot diganti. Orang tua siswa diminta datang dengan membawa knalpot sesuai standar sebelum kendaraan dapat kembali digunakan.
Konsepnya cukup tegas: tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada siswa, tetapi juga melibatkan keluarga.
Knalpot Brong Bukan Cuma Masalah Suara Berisik
Knalpot brong sering dianggap sebatas persoalan selera otomotif. Padahal, dampaknya jauh lebih luas.
Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, menilai knalpot bising menimbulkan polusi suara yang mengganggu masyarakat. Ia mengapresiasi kebijakan larangan knalpot brong di Jawa Barat, meskipun menekankan bahwa larangan perlu dibarengi edukasi dan pendampingan.
Polda Jawa Barat juga menilai persoalan tersebut memiliki dimensi sosial.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan pada Februari 2026 menyampaikan bahwa suara knalpot nonstandar dapat memicu gesekan antarindividu dan bahkan berpotensi berkembang menjadi konflik antarkelompok maupun antarkampung.
Jadi, persoalannya bukan simply apakah seseorang menyukai suara motor keras atau tidak.
Ketika kendaraan digunakan di ruang publik, ada hak masyarakat lain atas ketenangan dan kenyamanan yang juga harus dihormati.
Skema Knalpot Gratis
Apabila skema knalpot gratis bagi warga tidak mampu benar-benar diterapkan secara luas, challenge berikutnya berada pada implementasi.
Pemerintah perlu menentukan kriteria penerima, jenis knalpot yang diberikan, mekanisme pemasangan, sumber pembiayaan, hingga bagaimana memastikan komponen tersebut sesuai dengan spesifikasi masing-masing kendaraan.
Data penerima juga harus transparan dan terukur.
Jangan sampai bantuan justru jatuh kepada pemilik kendaraan yang sebenarnya mampu membeli knalpot standar sendiri. Di sisi lain, proses administrasi jangan dibuat terlalu complicated sehingga masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mengaksesnya.
Kolaborasi dengan bengkel juga dapat menjadi opsi.
Bengkel bukan hanya tempat pemasangan, tetapi bisa dilibatkan sebagai bagian dari edukasi masyarakat mengenai standar kendaraan dan dampak penggunaan knalpot yang terlalu bising.
Kebijakan publik memang selalu memiliki dua sisi: aturan harus cukup tegas untuk menciptakan perubahan perilaku, tetapi implementasinya juga harus melihat realitas sosial masyarakat.
Dalam konteks penertiban knalpot brong, memberikan sanksi kepada pelanggar tetap penting. Namun, bagi warga yang benar-benar tidak mampu menyediakan komponen pengganti, bantuan dapat menjadi solusi yang lebih konstruktif dibanding membiarkan kendaraan terus menggunakan knalpot tidak sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, target utama bukan mengumpulkan sebanyak mungkin knalpot untuk dimusnahkan. Target yang lebih meaningful adalah mengurangi penggunaan knalpot bising secara permanen dan membangun kebiasaan berlalu lintas yang lebih tertib.
Langkah Dedi Mulyadi dalam memperketat penertiban knalpot brong menunjukkan bahwa persoalan kenyamanan publik mendapat ruang cukup besar dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jika pendekatan penegakan aturan kemudian benar-benar dilengkapi bantuan knalpot standar bagi masyarakat yang terverifikasi tidak mampu, kebijakan tersebut dapat menjadi kombinasi antara ketegasan dan solusi sosial.
Yang paling penting, implementasinya harus fair, transparan, dan tepat sasaran. Jangan sampai orang yang sengaja melanggar justru mendapatkan privilege, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan malah tidak tersentuh program.
Karena pada akhirnya, jalan raya adalah ruang bersama. Mau motornya mahal atau sederhana, pengendaranya tetap punya tanggung jawab yang sama: memastikan kendaraan aman, sesuai aturan, dan tidak mengganggu orang lain.
Referensi
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Bapenda Jabar — Puluhan Pelajar Nongkrong Merokok di Warung – Bermotor Tanpa Helm, Ini Tindakan KDM, 30 Juli 2025.
- Kompas.com — Terbitkan Larangan Knalpot Brong di Jabar, Dedi Mulyadi: Mari Ciptakan Kenyamanan Berlalu Lintas, 27 Agustus 2025.
- NU Online Jabar — Gubernur Jabar Terbitkan Surat Edaran Larangan Penjualan dan Penggunaan Knalpot Brong, 1 September 2025.
- Tribrata News Polda Jawa Barat — Polda Jabar Siap Tertibkan Knalpot Brong di Jalanan, Tindaklanjuti Surat Edaran Gubernur, 5 September 2025.
- ANTARA — Pakar Sebut Knalpot Brong Timbulkan Polusi Suara yang Mengganggu, 29 Agustus 2025.
